Penyeleweng Benih Bawang Putih Bisa Kena Pasal Korupsi

Ilustrasi petani bawang putih
VIVA– Polda NTB mengaku masih berupaya mengumpulkan data dan keterangan terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan benih bawang putih tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Upaya tersebut telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuannya, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji mengatakan, polisi harus meneliti dugaan pelanggaran hukum maupun penyelewengan proyek pengadaan benih bawang putih tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, jika ditemukan perbuatan melanggar hukum yang diduga merugikan keuangan negara, ranah kasus ini adalah korupsi.

“Pendalaman yang diperlukan adalah proses pendistribuan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan jatah sesuai dengan data yang ada. Karena (dana pembelian benih bawang-red) berasal dari APBN, maka penegak hukum dapat menerapkan UU Tipikor untuk masalah ini,” ujar Indriyanto di Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Marcus Priyo Gunarto menambahkan, kemungkinan kasus ini terindikasi tindak pidana korupsi.

“Jika pengadaan benih bawang menggunakan dana dari negara dengan jumlah tertentu, tetapi yang dibelanjakan lebih sedikit dari anggaran yang disediakan, dapat dipastikan di situ ada korupsi,” ucap Marcus di kesempatan terpisah.

Jika benih yang dikirimkan memang sesuai kuota, namun ada oknum di lapangan yang menyalahgunakan, menurutnya, pihak yang harus dimintai keterangan adalah Dinas Pertanian setempat. Karena, merekalah yang paling bertanggung jawab.

“Bisa dikatakan begitu (Dinas Pertanian yang paling bertanggung jawab),” ucap Marcus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *