Tak Cukup Seruan Moral, Pelaku Hoax Harus Ditindak Secara Hukum

KH Ma'ruf Amin bersama santriwati.
VIVA–KH Ma'ruf Amin meminta agar Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait medsos atau pedoman bermuamalah melalui media sosial pada tahun 2017 harus ditegakkan dengan baik. Ia menambahkan, seruan moral itu juga harus diimbangi dengan penegakan hukum.

Hal itu ditegaskan oleh calon Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Hotel Bintang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Oktober 2018.

“Ya karena itu kan seruan moralnya sudah, sekarang seruan moral itu perlu ditindaklanjuti dengan law enforcement (penegakan hukum), harus ada tindakan,” kata Ma'ruf Amin.

Untuk itu, Ketua Umum MUI meminta kepada aparat kepolisian melakukan langkah tindakan hukum secara tegas kepada pelaku penebar ujaran kebencian, hoax atau informasi bohong dan fitnah.

“Saya kira memang kita pertama untuk pencegahan kita lakukan. Kalau tidak bisa dicegah, ya ditindak,” ujarnya. Ia mengatakan ganjaran bagi penebar hoax atau ujaran kebencian dapat dikenakan dengan Undang Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008.

“Ya tindakannya sesuai dengan undang-undang, ITE dan lain sebagainya. Saya kira itu,” ujarnya.

Rapimnas IPPNU menghasilkan dua rekomendasi yang sangat penting yaitu, pertama, ideologi Pancasila saat ini menjadi persoalan serius karena banyaknya paham yang berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang menyasar kepada pelajar.

Kedua, soal hoax yang merupakan konten berita bohong yang dibuat atas kondisi yang tidak sesuai fakta untuk menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di tengah masyarakat.

Ketua Umum PP IPPNU Puti Hasni menganggap bahwa ini menjadi persoalan serius karena pelajar merupakan usia rentan dalam menerima suatu hal yang baru. Oleh karena itu, pelajar harus dibekali dengan pemahaman-pemahaman yang positif dan menghasilkan kemanfataan. Mengingat IPPNU merupakan bagian dari generasi milenial yang harus dilindungi.

Menurut dia, IPPNU benar-benar serius fokus terhadap kedua isu itu karena sangat berkaitan dengan kondisi pelajar putri sebagai lahan garapan IPPNU.

“IPPNU menganggap isu ini menjadi perhatian serius, oleh karena itu kami titipkan isu ini kepada Kiai Ma’ruf Amin agar menjadi perhatian serius ke depan,” kata Puti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *