Kubu Jokowi: Wajar Kalau Petahana Selalu Dibilang Pencitraan

Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja, Tb Ace Hasan Assadzily, di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, pada Rabu, 26 September 2018.
VIVA – Partai koalisi pendukung JokoWidodo-Ma'ruf Amin menyebut istilah pencitraan tak bisa dihindari ketika lawan politik atau publik menyematkan kepada kandidat petahana. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, tudingan pencitraan sudah menjadi risiko bagi calon presiden dalam hal ini Jokowi.

Namun ia mengingatkan, Jokowi selaku kepala negara juga punya tugas yang harus dijalankan bukan sekadar pencitraan. Misalnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pemberian apresiasi kepada setiap orang melaporkan dugaan kasus korupsi dengan nilai uang Rp200 juta.

“Siapa pun incumbent, petahana,apapun yang dilakukan sebetulnya adalah menyangkut bagaimana menampilkan dirinya citra positif di masyarakat. Di mana-mana itu sah dalam politik, asal yang dilakukan tersebut sesuai kewenangan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Ace di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Rabu 10 Oktober 2018.

Senada dengan Ace, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, menilai tak elok jika semua tindakan dan kebijakan Jokowi kemudian dituduh pencitraan. Ia heran, kritikan itu justru datang dari lawan politik yang mana seharusnya mendukung kebijakan tersebut.

Ada berbagai hal penting mesti dikritisi, seperti bagaimana pencairan uang apresiasi itu dikelola dan bisa menekan angka korupsi di Indonesia.

“Terlalu berlebihan kalau dianggap pencitraan dan lebih dari itu. Presiden kalau biar tidak pencitraan tidak usah kerja gitu, duduk manis ajagitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan aturan mengenai tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan, danpemberantasan tindak pidana korupsi. Jokowi mengaku menerbitkan PP itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Memang ini kan kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Ingin ada sebuah partisipasi masyarakat,” ujar Presiden Joko Widodo, usai membuka Rakernas LDII di Jakarta Timur, Rabu 10 Oktober 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *