GP Ansor Minta Maaf Tapi Tidak dengan HTI

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Coumas
VIVA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Quomas meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim atas kekisruhan yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada saat perayaan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2018 lalu.

Permintaan maaf Gus Yaqut itu disampaikan atas permintaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menginginkan GP Ansor sebagai induk organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) atas insiden pembakaran bendera berlafaz kalimat tauhid yang diyakini sebagai bendera organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Minta maaf itu soal mudah, tidak ada yang sulit untuk minta maaf. Tetapi, satu hal yang harus diperhatikan kita disuruh minta maaf ini dialamatkan kepada siapa? Kalau meminta maaf kepada masyarakat, karena anggota kita telah membuat kekisruhan di tengah masyarakat, tentu kami meminta maaf kepada masyarakat. Tetapi, kalau minta maaf atas pembakaran bendera HTI? Tentu tidak. Bagi kita, prinsip kebangsaan kami jelas, bahwa NKRI sudah final,” kata Gus Yaqut di kantor PP GP Ansor, Jakarta Pusat, Rabu 24 Oktober 2018.

Gus Yaqut masih menyakini apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Banser di Garut pada saat perayaan Hari Santri Nasional beberapa waktu lalu itu, adalah salah satu bentuk komitmen organisasinya untuk memberantas organisasi yang ingin mengubah konsesi politik nasional, yaitu Pancasila dengan sistem khilafah Islamiyyah.

“Jadi, kalau ada HTI yang berusaha menubah NKRI ini menjadi khilafah, tentu kita akan menolaknya, termasuk simbol-simbol mereka. Karena, kami meyakini bahwa bendera yang dibakar oleh teman-teman Banser itu adalah bendera HTI, tentu kita tidak akan minta maaf kepada HTI,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen GP Ansor Abdul Rochman mengapresiasi permintaan maaf tiga anggota Banser yang melakukan pembakaran bendera HTI kepada publik. Semata-mata, karena aksi ini telah menimbulkan kegaduhan publik. “Dan, banyak pihak tidak mendapatkan persepsi yang jernih atas peristiwa tersebut,” ujar Abdul.

Abdul juga sangat mendukung proses hukum secara transparan dan adil sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Termasuk, kepada oknum-oknum yang mengibarkan bendera HTI, dan atribut/simbol/Iambang yang secara nyata merupakan bagian dari paham khilafah.

Abdul mengakui, tindakan anggota Banser di Garut telah menyalahi aturan yang berlaku. Sebab, Ketua Umum PP GP Ansor jauh sebelum peristiwa tersebut, sudah melarang anggotanya melakukan pembakaran bendera HTI sepihak dengan alasan apapun.

Seharusnya, kata Abdul, setiap tindakan penertiban atribut-atribut HTI harus dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan dan menyerahkan atribut bendera HTI kepada aparat keamanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *