Ratna Sarumpaet Sakit, Bawaslu Batal Periksa

Tersangka penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarumpaet (kiri) dikawal petugas saat menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro jaya, Jakarta
VIVA – Tim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) urung memeriksa tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarumpaet. Upaya pemeriksaan terkait sejumlah pihak yang melaporkan penyebaran hoax penganiayaan Ratna sebagai bentuk kampanye hitam.

Hal itu diduga karena Ratna kembali jatuh sakit. Alhasil, dia pun enggan diperiksa.

“Ya betul, tidak mau diperiksa Bawaslu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 24 Oktober 2018.

Dikonfirmasi terpisah, pengacara Ratna, Insank Nasruddin pun membenarkan soal kliennya tak bisa dimintai keterangan oleh Bawaslu hari ini. Kata dia, bila dalam kondisi sakit tentu seseorang tersangka tidak bisa dimintai keterangan.

“Tentu jika dalam kondisi sakit tidak bisa dilakukan pemeriksaan,” Insank menambahkan.

Sebelumnya, tim Bawaslu berencana untuk memeriksa tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax, Ratna Sarumpaet, Rabu 24 Oktober 2018. Sedianya pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.00 WIB.

Ratna diperiksa lantaran sejumlah pihak melaporkan penyebaran hoax penganiayaan Ratna sebagai bentuk kampanye hitam ke Bawaslu. Apa yang dilakukan Ratna dirasa melanggar deklarasi kampanye damai.

“Berkaitan permintaan Bawaslu untuk periksa RS sudah komunikasi dengan Krimum (Kriminal Umum) bahwa besok Bawaslu akan klarifikasi di PMJ pukul 14.00 WIB,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa 23 Oktober 2018.

Dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax, Ratna Sarumpaet sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ratna ditangkap polisi, Kamis 4 Oktober 2018 malam di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak bertolak ke Santiago, Chile.

Ratna ditangkap atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax terkait penganiayaan terhadapnya. Aktivis kemanusiaan itu disangkakan dengan Pasal 14 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 jo Pasal 45 Undang Undang ITE. Atas kasus tersebut, Ratna terancam 10 tahun penjara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *