Sri Mulyani Buka Dokumen Rahasia Kemenkeu saat Rapat di Banggar

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan dokumen rahasia Kementerian Keuangan saat melakukan rapat soal transfer ke daerah dan dana desa bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. 

Dokumen rahasia tersebut adalah rincian dari Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik yang diusulkan untuk tahun 2019 sebesar Rp69,33 triliun yang mengakomodasi 542 daerah termasuk provinsi, kabupaten, dan kota.

Hal itu dilakukan Sri Mulyani setelah Anggota Badan Anggaran meminta Sri Mulyani untuk membuka dan memberikan dokumen fisik tersebut. Sebab, para anggota ingin menyampaikan aspirasi 'tambahan' masing-masing dapilnya untuk kemudian dimasukkan ke anggaran RAPBN 2019.

“Misalnya saja Sumenep, jalan, Pamekasan, pasar, itu diusulkan saja tanpa angka, jadi diusulkan ke meja pimpinan,” kata Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah di ruang rapat Banggar, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018.

Sri Mulyani menjelaskan, meski dokumen tersebut bersifat rahasia, pada dasarnya dia tidak ingin hal itu dianggap sebagai dokumen yang rahasia, lantaran memang harus diketahui secara umum dan diperoleh dari hasil Musrenbang pertengahan tahun ini.

Namun, karena sudah ditentukan dan dirincikan dalam DAK Fisik tersebut, dia tidak ingin hal itu kemudian menjadi perdebatan setelah diketahui oleh orang banyak. Lantaran anggaran masing-masing daerah besarannya tidaklah sama.

“Jangan sampai kalau kita buka ini malah terbuka semua ini, akhirnya para anggota tidak memiliki mekanisme untuk berhasil membuat keputusan,” tegasnya.

Meski demikian, pada akhirnya Sri Mulyani membuka dokumen tersebut kepada para anggota Badan Anggaran dengan persyaratan yang ditentukannya saat itu. 

Di mana para anggota tidak boleh membanding-bandingkan besaran DAK dari satu daerah ke daerah lain supaya tidak menghasilkan perdebatan yang tidak berujung.

“Ada sekitar 542 daerah kabupaten, provinsi, kalau kita buka sekarang dan dibanding-bandingkan, saya enggak tahu kita ujungnya mau membuat keputusannya seperti apa. Kedua, prinsipnya apa, pasar induk lebih penting dari irigasi, lebih penting dari sekolah,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *