54 Usaha RI Dibuka ke Asing, Istana: Negara Mana yang Tidak Kerja Sama

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin
VIVA – Melalui paket kebijakan ekonomi ke-16, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, membuka kesempatan investor asing untuk menguasai 100 persen pada 54 sektor usaha di Indonesia.

Staf Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakatnya.

“Tidak ada satu pun kepala negara di dunia manapun yang tidak memberikan kebijakan untuk kemaslahatan rakyat bangsa dan negara. Masa depan republik ini ada dalam sepak pikiran dan langkah yang dipikirkan bapak Presiden,” jelas Ngabalin, di Kantor KSP, Bina Graha Jakarta, Senin 19 November 2018.

Akibat kebijakan yang memberi peluang asing 100 persen menguasai 54 sektor usaha itu, banyak yang menganggap Presiden Jokowi pro asing. Politisi Partai Golkar itu mengaku, tudingan itu karena saat ini tahun politik.

Ia melihat, kebanyakan motif dari pihak-pihak tersebut lantaran sedang dalam posisi pertarungan di Pilpres 2019. Dimana Jokowi kembali maju, berpasangan dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin.

“Negara mana yang tidak membangun kerja sama dengan dunia luar. Bohong. Di konfrensi internasional ada yang disebut dengan kalau Anda ingin dihormati maka hormati orang lain, kalau Anda ingin memberi maka siap untuk diberi,” jelas Ngabalin.

Ia meminta, semua orang menggunakan narasi yang baik, tanpa mencederai orang lain. Tanpa menakut-nakuti orang atas kondisi saat ini.

“Tahun politik ini jangan sampai ada orang yang menggunakan narasi dan diksi-diksi yang menceredai orang lain, itu yang disebut Presiden (sebagai) genderuwo, politisi sontoloyo,” katanya.

Adapun 54 bidang usaha yang keluar dari daftar negatif investasi tersebut dimulai dari bidang usaha perdagangan eceran, warung internet, hingga industri rokok kretek, filter maupun rokok putih.

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian 2. Industri percetakan kain 3. Industri kain rajut khususnya renda 4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet 5. Warung internet 6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun 7. Industri kayu veneer 8. Industri kayu lapis 9. Industri kayu laminated veneer lumber (LVL) 10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip) 11. Industri pelet kayu (wood pellet) 12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan 13. Budidaya koral/karang hias 14. Jasa konstruksi migas: Platform 15. Jasa survei panas bumi 16. Jasa pemboran migas di laut 17. Jasa pemboran panas bumi 18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi 19. Pembangkit listrik di atas 10 MW 20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi 21. Industri rokok kretek 22. Industri rokok putih 23. Industri rokok lainnya 24. Industri bubur kertas pulp 25. Industri siklamat dan sakarin 26. Industri crumb rubber  27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan 28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek  29. Jasa survei kuantitas 30. Jasa survei kualitas 31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati  32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar 33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya 34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik 35. Galeri seni 36. Gedung pertunjukan seni 37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu 38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang 39. Jasa sistem komunikasi data 40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap 41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak 42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan konten (ringtone, sms premium, dsb) 43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telepon lainnya 44. Jasa akses internet  45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik 46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya 47. Pelatihan kerja  48. Industri farmasi obat jadi 49. Fasilitas pelayanan akupuntur 50. Pelayanan pest control atau fumigasi 51. Industri alat kesehatan: kelas B 52. Industri alat kesehatan: kelas C 53. Industri alat kesehatan: kelas D 54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *