Kontroversi Menjual Nostalgia Orde Baru

Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto.
VIVA – Kenangan akan era Orde Baru kembali mengemuka di tengah kontestasi menuju Pemilu Serentak pada 2019 mendatang. Menariknya, ini dijadikan salah satu “andalan” untuk memobilisasi dukungan bagi salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di masa kampanye Pemilu.

Di satu sisi, manuver ini tidak mengherankan karena pihak yang menggulirkan kembali kenangan itu adalah “Keluarga Cendana” yang mendirikan Partai Berkarya sebagai peserta Pemilu. Di sisi lain, langkah ini langsung menimbulkan kontroversi di kalangan parpol maupun elite yang bersekutu. Ada yang antusias, namun ada pula yang berhati-hati dengan jurus menjual kenangan masa lalu itu.

Saat kampanye di Cilegon beberapa waktu yang lalu, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia.

Namun, sayangnya, bergulirnya isu itu justru menimbulkan polemik di kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ada yang tidak setuju bangsa ini kembali ke era Orde Baru.

Sekadar pengingat, pasangan Prabowo-Sandi didukung oleh lima partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Tidak semua dari partai-partai itu bulat mendukung ide untuk kembali ke masa kejayaan Soeharto.

Dua putri almarhum mantan Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto (kiri) bersama Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Soeharto (kanan)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, tidak sependapat dengan Titiek. Dia menegaskan dirinya merupakan pendukung Prabowo-Sandi tapi untuk kembali ke Orde Baru dia tidak setuju.

“Mohon maaf kepada tim BPN jika nanti tampil di TV saya akan ngomong tidak setuju pernyataan bu Titiek ini. Biarlah itu jadi cita-cita Berkarya tapi bukan Prabowo-Sandi,” tulis Jansen melalui akun twitternya @jansen_jsp, Senin 19 November 2018.

Di kesempatan lain, Jansen menjelaskan bahwa soal swasembada pangan tentu dia setuju, tetapi dengan konsep swasembada Prabowo-Sandi.

“Swasembada pangan tak masalah. Tapi narasi zaman Soeharto diplintir di sana sini. Makanya, aku katakan tak usah kembali ke zaman Pak Soeharto, kalau swasembada pangan versi Prabowo-Sandi (oke),” kata Jansen.

Ia menuturkan tiap masa memiliki tantangannya sendiri sehingga tak bisa juga memakai konsep swasembada zaman Soeharto secara mentah-mentah.

“Bukan saya katakan tak ada yang baik di zaman Soeharto. Tetapi, karena nyebut mau kembali ke zaman Soeharto, ini jadi capek kita menjelas-jelaskan terus. Larinya, jadi bukan hanya ke soal swasembada itu aja. Tetapi, jadi mencong ke sana kemari. Belum lagi, ditambahi pelintirannya. Pokoknya swasembada versi Prabowo-Sandi saja,” kata Jansen.

Hak Politik Berkarya

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, pun menyebut hal itu baru cita-cita Partai Berkarya saja, bukan koalisi pendukung Prabowo.

“Tentu itu versinya Berkarya. Berkarya kan memang mengusung prestasi-prestasinya Pak Harto,” kata Mardani di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa 20 November 2018.

Enam putra putri Trah Soeharto kompak pakai jaket Berkarya

Tapi, Mardani tidak dalam posisi menentangnya. Dia mengakui partai pimpinan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu punya hak politik untuk mengkampanyekan kemajuan-kemajuan yang dicapai Orde Baru. Lagi pula, dia tidak memungkiri bila masih banyak yang rindu era Presiden Soeharto.

“Masih ada pemilih yang memilih mengikuti Pak Harto,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *