KPK Sebut Banyak Perusahaan di Indonesia Gerogoti Uang Negara

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.
VIVA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak perusahaan di Indonesia yang menjalankan praktik bisnis secara tak benar alias ilegal yang masuk kategori tindak pidana korupsi. 

KPK sejauh ini telah menjerat empat perusahaan atau korporasi sebagai tersangka, baik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

“Karena banyak sekali perusahaan yang menipu. Contoh bahkan ada BUMN yang sudah kami tetapkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat Dialog Kanal KPK dengan tema 'Menjerat Korporasi', di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 22 November 2018.

Empat perusahaan yang telah menjadi pesakitan KPK di antaranya, PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha. Perusahaan terakhir ditetapkan sebagai tersangka TPPU.

Laode melanjutkan pihaknya akan mulai aktif menjerat korporasi sebagai tersangka korupsi ke depannya. Dia menuturkan, dalam kasus korupsi yang ditangani KPK banyak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. 

Laode menyebut menjerat korporasi sebagai tersangka juga untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari perbuatan pengurus korporasi itu. Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara cukup besar adalah kasus korupsi e-KTP, sekitar Rp2,3 Triliun. 

“Kalau hukum orangnya paling kejar uang pengganti, tapi sebagai sudah bagian korporasi, termasuk tindak pidana lain. Jadi saya pikir kami akan tetap (mengusut tanggung jawab korporasi),” kata Laode. 

Laode menambahkan, salah satu alasan dasar menjerat korporasi sebagai tersangka adalah Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Selain itu, tekan Laode, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Laode mengatakan suatu perusahaan atau korporasi bisa dijerat tersangka korupsi dengan melihat beberapa hal.

Faktor pertama yakni apakah perusahaan itu pertama kali terlibat korupsi atau tidak. Kedua seberapa sering perusahaan itu melakukan korupsi atau suap. Ketiga apakah dampak dari korupsi perusahaan itu besar bagi lingkungan sekitar atau tidak. 

“Terakhir, tentu apakah di perusahaan itu ada komitmen atasan, ada peraturan internal yang melarang terjadinya penyuapan dan lain-lain,” katanya. 

Lebih jauh, Laode menyatakan tidak ada niatan merusak korporasi di Indonesia. Justru untuk memberi kepastian hukum kepada korporasi itu sendiri. 

“Perlu disampaikan KPK tak pernah punya niatan untuk merusak korporasi. Kami ingin agar korporasi Indonesia itu betul-betul bersaing dan bekerja secara profesional. Sehingga kalau dengan cara seperti sekarang akan sulit bersaing,” ujarnya. (ase)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *